JAKARTA – Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Area Sektor Bisnis dan juga Kewirausahaan Affandi Affan mengupayakan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap fakta hukum secara objektif lalu akuntabel terkait tindakan hukum dugaan korupsi di area Pertamina. Hal itu agar tidaklah mengakibatkan ramalan di tempat masyarakat.
Selain itu, Affandi juga menyokong langkah Pertamina di menguatkan tata kelola perusahaan dan juga transparansi di operasionalnya, seiring dengan proses hukum yang berada dalam berjalan terkait dugaan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun.
“Kami memperkuat penuh pemberantasan korupsi, namun hitungan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun ini perlu dijelaskan secara rinci agar tak menyebabkan keresahan pada publik. Transparansi pada proses hukum sangat penting agar kepercayaan terhadap institusi negara serta BUMN strategis seperti Pertamina tetap saja terjaga,” ujarnya, Rabu (5/3/2025).
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan di tata kelola impor minyak mentah lalu produk-produk kilang pada periode 2018–2023. Kejaksaan Agung menduga adanya praktik manipulasi besar serta spesifikasi komponen bakar yang digunakan berpotensi merugikan negara pada total besar.
Sejumlah pihak telah terjadi ditetapkan sebagai tersangka, juga penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap fakta hukum yang tambahan jelas. PP Pemuda Muhammadiyah menekankan proses hukum harus berjalan secara profesional, menjunjung asas praduga tak bersalah, lalu berbasis bukti yang dimaksud kuat agar tiada mengakibatkan ketidakpastian hukum yang digunakan berdampak luas.
Di sedang proses hukum yang berlangsung, PP Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi langkah Direksi Pertamina yang tersebut berjanji meningkatkan transparansi lalu memperbaiki tata kelola perusahaan. Pertamina sebagai tulang punggung energi nasional harus tetap memperlihatkan fokus pada tugasnya di menjaga ketahanan energi negara.
“Direksi Pertamina telah lama menunjukkan sikap kooperatif pada menghadapi persoalan hukum ini kemudian berazam untuk menguatkan tata kelola perusahaan. Langkah ini harus diapresiasi agar rakyat masih percaya pada Pertamina sebagai BUMN yang tersebut memiliki peran vital bagi perekonomian nasional,” katanya.
PP Pemuda Muhammadiyah juga memberikan dukungan penuh untuk Kejagung untuk menuntaskan perkara ini secara transparan, profesional, dan juga berbasis bukti hukum yang kuat. “Kami percaya Kejaksaan Agung akan menjalankan tugasnya dengan integritas serta profesionalisme. Kepastian hukum yang jelas akan menjaga stabilitas nasional juga mengurangi peluang politisasi yang dimaksud justru dapat memperkeruh situasi,” tegas Affandi.
PP Pemuda Muhammadiyah mengundang publik untuk tetap saja bersikap tenang serta rasional di menyikapi perkembangan perkara ini. Kepercayaan terhadap institusi negara, termasuk Kejagung dan juga Pertamina, harus masih dijaga agar proses hukum berjalan dengan baik serta sektor energi tetap memperlihatkan stabil demi kepentingan nasional, tutup Affan.
