JAKARTA – Komisi IV DPR mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan juga menindak tegas pihak yang digunakan terlibat pada praktik pengoplosan beras. Kasus pengoplosan beras yang disebutkan merebak dalam media sosial (medsos).
Tak cuma itu, DPR juga mendesak Satgas Pangan serta Kementerian Perdagangan untuk lebih banyak terlibat melakukan pengawasan terhadap distribusi beras di dalam lapangan.
“Kami di area Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak serta memverifikasi bahwa tiada ada celah bagi oknum yang tersebut mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini. Kita tidaklah ingin publik menjadi korban dari permainan nilai kemudian kualitas pangan yang mana tidak ada bertanggung jawab,” kata anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, Rabu (5/3/2025).
Legislator PKS itu menegaskan praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk pada ranah korupsi lalu manipulasi tata niaga pangan, sesuatu yang digunakan bertentangan dengan visi Presiden Prabowo pada menegakkan transparansi serta pemberantasan korupsi pada sektor pangan.
“Presiden Prabowo sudah ada jelas menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pangan nasional serta memberantas segala bentuk mafia pangan yang dimaksud merugikan rakyat. Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita sejenis hanya memberi ruang bagi oknum yang digunakan ingin mempermainkan kebijakan pangan dengan cara yang curang juga tidaklah bertanggung jawab,” tegasnya.
Johan memandang, praktik seperti ini bukanlah semata-mata tindakan kecurangan yang digunakan merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang dimaksud sedang dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi pada negeri juga menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru mengurangi kekuatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan nasional,” ujarnya.
Johan juga meminta rakyat untuk lebih besar waspada juga proaktif melaporkan jikalau menemukan indikasi kecurangan pada distribusi pangan.
“Swasembada pangan cuma dapat terwujud jikalau semua pihak-pemerintah, pelaku usaha, juga masyarakat-sama-sama menjaga integritas pada tata kelola pangan. Jangan biarkan ulah segelintir oknum merusak kepercayaan kita terhadap kedaulatan pangan yang dimaksud sedang kita bangun bersama,” katanya.
