Massa Gelar Aksi di dalam KPK, Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi e-KTP kemudian Alkes Banten
JAKARTA – Petisi Komunitas Ibukota Indonesia Antikorupsi mengadakan aksi demonstrasi dalam Gedung Merah Putih KPK , Hari Jumat (8/11/2024). Aksi yang dimaksud menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap persoalan hukum dugaan korupsi e-KTP kemudian pengadaan alat kemampuan fisik (alkes) di tempat Provinsi Banten.
Ketua Petisi Komunitas Ibukota Indonesia Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua perkara yang dimaksud menyeret nama calon gubernur serta perwakilan gubernur Jakarta. “Kami meminta-minta untuk KPK untuk mampu memberikan kepastian hukum terhadap skandal persoalan hukum dugaan perkara yang dimaksud melibatkan Pramono Anung di skandal persoalan hukum e-KTP,” kata Hasan pada Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, perkara pengadaan proyek alat kebugaran di dalam Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua persoalan hukum tersebut, Hasan menyatakan pihaknya telah lama bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan kesulitan Pramono Anung kemudian Rano Karno itu tak ada kepastian hukum yang pada akhirnya bisa jadi memunculkan perkiraan yang dimaksud tidaklah jelas di dalam ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang disebutkan merupakan pihak yang digunakan bersih dari korupsi. “Terbukti mereka sudah ada menjabat di dalam pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
