JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang tersebut dijalankan oleh Kementerian/Lembaga di area pemerintah pusat maupun tempat akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Lingkup Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran otoritas Pusat kemudian Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah terhadap para pelaku usaha. Terutama di dalam sektor industri, jasa, serta pembangunan yang mana diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending teristimewa belanja pemerintah termasuk hotel kemudian sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang disebutkan akan dialokasikan kemana,” kata beliau ketika dihubungi MNC Portal, Awal Minggu (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang digunakan dijalankan kabinet Prabowo – Gibran ini tidak semata-mata mengempiskan belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah mempunyai peran di menopang peningkatan perekonomian nasional.
“Salah satu unsur di pertumbuhan perekonomian adalah government spending. Tapi kalau toh dijalankan penghematan, kita berharap bukanlah pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang mana bisa jadi menciptakan multiplier efek terhadap ekonomi kita,” tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk bursa sektor perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah tempat atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang digunakan sekaligus mempunyai infrastruktur MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Karena menurutnya, acara-acara yang menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang disebutkan yang dimaksud biasanya berbagai datang dari Pemerintah.
“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, khususnya kalau di dalam tempat atau pada luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri nampaknya masih dapat terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.
Perry menambahkan, pada waktu ini pelaku bisnis pada sektor industri perhotelan berada dalam menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di dalam pemerintahan Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidak ada sampai menyebabkan pendapatan hotel turun hingga berdampak lebih besar terpencil pada PHK.
“Kita ketika ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, dan juga lainnya. Kita berharap efisiensi tak merembet pada kesulitan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.
