JAKARTA – Kelanjutan penyelenggaraan Ibu Pusat Kota Nusantara ( IKN ) kembali diragukan pada sedang efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang digunakan dijalankan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, ketika ini belum ada realisasi anggaran untuk pengerjaan IKN .
Dody mengatakan, banyak anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di Pelaksanaan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara kemudian Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya saja tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidaklah ada,” ujar Dody ketika ditemui di tempat Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga pada waktu ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pengerjaan infrastruktur dasar yang tersebut dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang digunakan tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang digunakan dilaksanakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang digunakan sebelumnya mengungkapkan harus mengevaluasi belanja negara yang mana diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal di dalam berada dalam tekanan utang jatuh tempo yang terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review serta ini pada akhirnya pelan-pelan ya ia harus mengurangi diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, teristimewa akibat lonjakan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga kegiatan bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak kemudian efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah lama menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan padahal tak mengucapkan IKN kan telah tidaklah lagi jadi besar. Ya kemudian beliau mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian ia mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan penyelenggaraan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang digunakan telah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi sebagian sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, serta perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
