Negeri Paman Sam Cabut dari Perjanjian Iklim Paris, Ini adalah yang digunakan Perlu Dilakukan Indonesia
JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan langkah kontroversial dengan mengeluarkan negaranya dari Perjanjian Paris yang dimaksud berkaitan dengan upaya menanggulangi krisis iklim.
Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia Novita Indri mengatakan, mundurnya Amerika Serikat berisiko menghambat misi transisi energi dunia untuk memerangi krisis iklim. Selain itu, berpotensi menghambat upaya pendanaan internasional lantaran kemungkinan berkurangnya komitmen Negeri Paman Sam pada membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang tersebut salah satunya tertuang pada kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Meski demikian, hilangnya kepemimpinan Amerika Serikat dinilai membuka prospek untuk kepemimpinan terintegrasi yang tersebut lebih banyak kolaboratif. Perlu dipertimbangkan kembali skema-skema kerja mirip yang digunakan adil dengan negara-negara lain, termasuk negara mengalami perkembangan untuk dapat mencapai target Perjanjian Paris.
“Perjanjian Paris seharusnya dipandang tidak hanya saja sebagai janji di dalam berhadapan dengan kertas berisikan bahasa-bahasa teknis untuk menurunkan emisi, tapi Perjanjian yang disebutkan adalah sebuah komitmen untuk menyelamatkan kemanusiaan. Krisis iklim telah terjadi lalu dampaknya telah dilakukan didepan mata,” kata Novita pada keterangannya, Rabu (5/2/2025).
Analisis World Resources Institute (WRI) pada 2023, menunjukkan tiga negara penghasil emisi terbanyak diduduki oleh China, Amerika Serikat, juga India yang mana berkontribusi sekitar 42,6% dari total emisi global.
Menurut Novita, inovasi akibat mundurnya Negeri Paman Sam bukan berarti Indonesia harus mengendorkan upaya transisi energi di dalam berada dalam ancaman krisis iklim.
“Sedari awal, pendanaan JETP memang benar buram terkait realisasinya. Ia cuma pengemasan ulang dari komitmen lama juga didominasi oleh skema utang yang dimaksud berpotensi membebani Indonesia,” ujar Novita.
Pihaknya juga menyayangkan pernyataan Menteri Tenaga dan juga Informan Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang digunakan menyebutkan Indonesia bukan perlu terburu-buru melakukan transisi energi juga “terjebak” di Perjanjian Paris di dalam berada dalam mundurnya Negeri Paman Sam juga belum turunnya dana bantuan transisi energi dari JETP.
“Seharusnya Bahlil menyadari betapa anti-sains serta kontroversial langkah Trump di tempat mata dunia internasional. Jangan malah meniru lalu terjebak pada race to the bottom. Ini adalah seharusnya memacu kita untuk meningkatkan bisnis mitigasi serta adaptasi akibat kita rentan pada krisis iklim,” ujar Novita.
