JAKARTA – Banyak orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengadakan aksi demonstrasi di tempat depan Kedutaan Besar Malaya pada Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Tanah Melayu bertanggung jawab menghadapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di area Perairan Tanjung Rhu, Tanah Melayu oleh Otoritas Maritim Tanah Melayu pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang dimaksud pertama. Berdasarkan data Migrant Care, di 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah dilakukan menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa di kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tersebut tanggal 24 ini tidak baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di tempat lokasi.
GARDA SATU juga memohonkan pemerintah Tanah Melayu mengajukan permohonan maaf secara resmi untuk rakyat Indonesia juga memberikan santunan untuk keluarga korban, khususnya terhadap Sanggup Basri, salah seseorang korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam terhadap pemerintah Negara Malaysia agar segera memohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga mengajukan permohonan terhadap pemerintah Malaya melalui Kedutaan Besar Malaya di dalam Ibukota agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya untuk Sanggup Basri serta keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU dan juga berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengadakan aksi lanjutan dengan jumlah total massa yang tersebut lebih tinggi besar apabila tuntutan dia tidaklah segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tak ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih lanjut besar untuk mengepung pemerintahan Negara Malaysia dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
