JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Penting Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang mana dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan penanam modal harus melintasi kajian komprehensif untuk mengukur kegunaan bagi rakyat luas, hingga peluang dampak lingkungan serta sosial yang tersebut ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Efek Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan cuma keinginan,” ujar Said Didu ketika ditemui di dalam Tangerang, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh rakyat tidak sekedar kepentingan industri untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal berbagai peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir hanya saja untuk kemudian digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau cuma bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan sejumlah mendapatkan prasarana kemudahan yang tersebut diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, lalu dunia usaha yang digunakan ada di proses pengerjaan PSN bisa saja ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko urusan politik pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang protes, negara yang dimaksud harus bayar, tidak pengembang,” lanjutnya.
Tak cuma itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 di dalam era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru pada akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang digunakan dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
