JAKARTA – Indonesia mempunyai kapasitas serta kemampuan besar pada mengurus emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan ukuran unit karbon yang digunakan diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi ilustrasi kemampuan negara di mengatur emisi karbon. pemerintahan juga telah lama mengeluarkan beberapa orang regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 juga Peraturan OJK no 14/2023 yang mana mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, pada acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah berusaha mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional kemudian 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan prospek besar yang mana dimiliki, Indonesia bisa saja menjadi pemain kunci di tempat pangsa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai operasi offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan bisa jadi membantu seluruh pengambil kebijakan di menjalankan perdagangan karbon di dalam Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 kontestan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC sanggup memberikan solusi yang mana lebih lanjut konkret terkait perdagangan karbon dan juga juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali tambahan di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Jaringan Internet of Things (IoT), kemudian bursa karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran merekan pada melakukan konfirmasi integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk pertumbuhan yang digunakan berkelanjutan.
Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem dan juga pangsa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, di dalam mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu khususnya lantaran adopsi teknologi yang dimaksud umumnya membutuhkan waktu lebih tinggi panjang dan juga nilai penanaman modal yang tersebut cukup besar. Pengenalan lingkungan ekonomi karbon Indonesia dan juga meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC dan juga carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner kemudian Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, lingkungan ekonomi karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila tidaklah dimaksimalkan maka orang lain yang digunakan akan memanfaatkan keuntungan yang dapat didapat dari pangsa karbon,” kata dia.
