Hardy R. Hermawan
Peneliti SigmaPhi Indonesia,
Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute
SETELAH tax amnesty jilid I digelar, pada 2016-2017, pemerintah Indonesia merilis lagi tax amnesty jilid II, pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Lantas, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak ada akan lagi menawarkan amnesti pajak. Namun lidah tak bertulang. Mengadakan tax amnesty telah seperti candu. Kini pemerintah bersiap mengadakan tax amnesty jilid III.
Para entrepreneur yang mana tergabung dalam Apindo pun melontarkan reaksi menggelitik. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama, di acara Economic & Taxation Outlook 2025 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kamis (23/1/2025), mengatakan, nampaknya tak akan bermasalah jikalau wajib pajak abai pada kewajibannya. Toh setiap beberapa tahun sekali akan diampuni.
Itu juga, mungkin, yang dimaksud menyebabkan anggota Dewan Sektor Bisnis Nasional, Chatib Basri, malas-malasan menanggapi isu tax amnesty. “It’s too early,” katanya, pada pekan kedua Januari 2025 silam. Tapi Menteri Koordinator Politik lalu Keselamatan Budi Gunawan sudah ada menegaskan bahwa pemerintah penting mempersiapkan inisiatif tax amnesty lanjutan sebagai salah satu strategi pemulihan kekayaan negara.
Tax amnesty diartikan sebagai tawaran bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak yang dimaksud tertunggak (termasuk bunga lalu denda) pada masa pajak sebelumnya, di nilai tertentu, waktu tertentu, tanpa dikenakan hukuman, khususnya pidana. Villalba (2017) menyatakan, amnesti pajak bermanfaat meningkatkan penerimaan negara di jangka pendek, mengupayakan kepatuhan pajak, juga menguatkan sistem keuangan publik.
Manfaat yang mana jelas menggiurkan. Tak heran apabila banyak pemerintahan tergoda melakukan amnesti pajak, bahkan kian banyak menggelarnya (Abdurrahmani dan juga Dogan, 2019). Mereka berkali-kali merilis tax amnesty pada kurun tidak ada terlalu lama, seperti Indonesia.
Pada tax amnesty I, pemerintahan Presiden Joko Widodo berjuang menarik uang wajib pajak yang tersembunyi di area luar negeri. Tujuannya memperbaiki penerimaan pajak, meningkatkan likuiditas domestik, lalu memacu reformasi perpajakan. Insentifnya dalam bentuk penghapusan sanksi administratif, penghentian pemeriksaan pajak, dan juga tarif pajak yang dimaksud rendah.
Sekilas acara ini tampak sukses. Sebanyak 956.793 wajib pajak berpartisipasi dengan nilai harta diungkap Rp4.854,63 triliun. Namun, nilai repatriasi hanya sekali Rp147 triliun, sangat di area bawah target Rp1.000 triliun. Negara menerima tebusan Rp114,02 triliun, sekitar 69% dari target Rp165 triliun. Sebagian besar harta yang mana dilaporkan berbentuk pemberitahuan di negeri, yakni Rp3.676 triliun. Deklarasi luar negeri hanya sekali Rp1.031 triliun. Inisiatif tax amnesty I belum memberi khasiat optimal terhadap penerimaan pajak juga repatriasi aset.
Program tax amnesty II, resminya bernama Proyek Pengungkapan Sukarela (PPS), memiliki target wajib pajak yang mengikuti tax amnesty I tetapi tak melaporkan seluruh hartanya, dan juga wajib pajak yang tersebut belum sepenuhnya melaporkan harta pada SPT 2020. PPS menawarkan dua insentif, penghapusan sanksi administratif 200% lalu pembebasan tuntutan pidana.
PPS disertai 247.918 wajib pajak lalu menciptakan penerimaan Rp61,01 triliun. Harta yang tersebut dilaporkan Rp572,48 triliun. Deklarasi pada negeri kemudian repatriasi wajib pajak senilai Rp512,57 triliun lalu pemberitahuan luar negeri Rp59,91 triliun.
