JAKARTA – Menteri Koordinator Area Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menanggapi persoalan pagar laut di area Tangerang, Banten yang dimaksud mempunyai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) serta Sertifikat Hak Milik (SHM). AHY menyatakan tiada tahu-menahu mengenai hal tersebut.
AHY menyatakan HGB itu pergi dari pada 2023. Artinya, HGB pagar laut ini meninggalkan di tempat era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, beredar nama pemilik sertifikat HGB yang disebutkan adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Pasalnya, salah satu perusahaan miliknya memegang sertifikat melawan nama PT Cahaya Inti Sentosa, anak perniagaan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI).
“Saya tak tahu, saya tak tahu, serta tentunya ini telah terjadi sebelumnya untuk yang dimaksud HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi akibat itu sudah ada keluar, saya masuk kan 2024. Tentu tiada semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang disampaikan oleh publik atau pihak manapun,” kata AHY di area Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
AHY menekankan pemerintah akan merespons laporan publik jikalau ditemukan kejanggalan di penerbitan sertifikat. “Oleh dikarenakan itu, tentu kita juga mengapresiasi jikalau ada ternyata hal-hal yang dimaksud dianggap bukan pas di tempat masa lalu, oleh sebab itu sekali lagi berbicara lahan, tanah serta juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia,” ujarnya.
“Apalagi yang telah diputuskan di area masa lalu tentu kalau bukan ada laporan, tak ada temuan, tiada mungkin saja satu persatu kita cek seperti itu. Nah justru kita mengamati ini sebagai bentuk yang tersebut keterbukaan,” ujarnya.
“Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidaklah pas lalu perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, khususnya pada hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mengupayakan agar ini segera dilaksanakan penelusuran, investigasi juga juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum serta aturan berlaku,” katanya.
