JAKARTA – DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) Ibukota Indonesia Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya , Rabu (8/1/2025). Ketua DPC HIPAKAD Ibukota Barat Bryan Ghautama beserta pengurus menyampaikan surat permohonan mediasi serta diplomasi surat edaran Aslog Kodam Jaya terkait pengosongan penghuni rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.
Surat DPC HIPAKAD Ibukota Indonesia Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.
Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tak ada pada tempat ketika beliau berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).
Sebelumnya, perwakilan warga yang digunakan berdomisili pada kompleks perumahan Kodam Kalideres Ibukota Indonesia Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD DKI Jakarta Barat.
Sebanyak 114 warga memohon untuk HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mana merekan alami terkait surat pengosongan yang tersebut dilayangkan Kodam Jaya.
Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang mana HIPAKAD berikan dengan segera ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka potensi mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) juga Kodam Jaya dapat memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan lalu jasa para orang tua penghuni kompleks yang digunakan telah lama berjasa terhadap bangsa dan juga negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang mana terbaik buat penghuni, tiada diskriminasi di menangani persoalan ini.
“Saran kami, Kodam Jaya dapat bekerja serupa dengan Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang terbaik,” kata Bryan.
“Warga yang tinggal pada Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang sebenarnya sebagian orang tua mereka telah terjadi meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir di dalam sini, jangan mereka digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidaklah manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini bukan sengsara,” ungkapnya.
HIPAKAD memohon terhadap semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, juga penghuni kompleks TNI ada jalan meninggalkan di menangani perkara ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara bukan baik pada kemudian hari yang dimaksud dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.
