Meta Tunjuk Joel Kaplan dari Partai Republik untuk Pimpin Tim Kebijakan Global, Kenapa?

AMERIKA – Meta, perusahaan teknologi induk dari Facebook, Instagram, serta WhatsApp, melakukan restrukturisasi besar-besaran pada regu kebijakan globalnya.
Presiden Nick Clegg akan mengundurkan diri dari jabatannya juga digantikan oleh Joel Kaplan, wakilnya lalu salah satu tokoh Republikan paling menonjol di dalam Meta.
Pergantian Kepemimpinan pada Meta

Joel Kaplan, yang tersebut pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Gedung Putih di area bawah Presiden George W. Bush, dikenal sebagai pendukung kuat kebebasan berbicara, khususnya terkait konten politik. Ia kerap menyuarakan pandangan bahwa pembatasan terhadap ujaran kebijakan pemerintah dapat berdampak bukan adil pada pengumuman konservatif.
Nick Clegg, yang sebelumnya adalah Wakil Awal Menteri Inggris kemudian pemimpin Partai Liberal Demokrat, bergabung dengan Meta pada 2018 untuk mengawasi kebijakan kemudian upaya lobi perusahaan. Pada 2022, ia diangkat sebagai Presiden Meta untuk mengawasi berbagai inisiatif kebijakan juga diplomasi global perusahaan.
Mark Zuckerberg, ketua eksekutif Meta, menyampaikan rasa terima kasihnya untuk Clegg. “Saya berterima kasih menghadapi semua yang telah lama Anda lakukan untuk Meta serta dunia selama tujuh tahun terakhir. Anda sudah pernah memberikan dampak penting pada menyuarakan nilai dan juga visi Meta, termasuk pengembangan Teknologi AI serta metaverse,” kata Zuckerberg pada sebuah pernyataan.
Meta juga Pendekatan Politiknya
Perubahan ini terjadi tiga minggu sebelum pelantikan Presiden Negeri Paman Sam terpilih, Donald Trump. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah perusahaan besar pada AS, termasuk Meta, mulai mendekati lingkaran di Trump.
Pada November lalu, Zuckerberg bahkan hadir di jamuan makan di malam hari dengan Trump di tempat Mar-a-Lago kemudian menyampaikan ucapan selamat berhadapan dengan kemenangan Trump di pemilihan presiden. Hubungan ini menarik perhatian, khususnya lantaran Trump sebelumnya pernah mengancam akan memenjarakan Zuckerberg berhadapan dengan dugaan bias kebijakan pemerintah media Meta.
Struktur Baru Meta di tempat Washington yang Pro-Republikan
Pergantian ini semakin menguatkan kedudukan Meta di tempat Washington yang didominasi oleh Republikan. Beberapa figur penting di area Meta pada masa kini mempunyai latar belakang kebijakan pemerintah konservatif, seperti:
– Kevin Martin, Wakil Presiden Kebijakan Publik Global yang dimaksud baru diangkat, adalah mantan anggota Komisi Komunikasi Federal (FCC) yang ditunjuk oleh George W. Bush.
– Jennifer Newstead, Penasihat Umum Meta, sebelumnya menjabat sebagai penasihat hukum utama dalam Departemen Luar Negeri selama pemerintahan Trump sebelum bergabung dengan Meta pada 2019.
– Joel Kaplan juga dianggap sebagai pilihan ideal untuk mengawasi kebijakan global Meta dikarenakan pengalamannya yang mana mendalam pada dunia urusan politik dan juga teknologi.
Liz Hoffman, orang analis teknologi dari Semafor, menyatakan bahwa langkah Meta ini mencerminkan inovasi arah kebijakan perusahaan yang digunakan lebih banyak strategis.
“Meta sedang mempersiapkan diri untuk bersinergi dengan pemerintahan yang tersebut tambahan konservatif di area bawah Trump. Hal ini adalah upaya mereka itu untuk meyakinkan hubungan yang mana lebih lanjut harmonis di tempat Washington,” katanya.
Namun, beberapa pihak khawatir bahwa pergantian ini akan menguatkan bias urusan politik di tempat platform digital Meta, yang dimaksud sebelumnya telah terjadi mendapat kritik menghadapi pengaruhnya di pilpres dan juga kebijakan urusan politik global.
Meta, AI, dan juga Metaverse
Selama kepemimpinan Clegg, Meta sudah memajukan berbagai inisiatif besar, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (AI) lalu metaverse. Kaplan, dengan pandangannya yang tersebut konservatif, kemungkinan akan mengakibatkan pendekatan baru terhadap kebijakan global Meta, teristimewa pada pengelolaan konten kebijakan pemerintah serta kebijakan teknologi di area berbagai negara.
Dengan pembaharuan ini, Meta bersiap untuk memainkan peran penting di lanskap kebijakan pemerintah kemudian teknologi global, khususnya dalam era pemerintahan Trump yang tersebut baru. Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada penggunanya di tempat seluruh dunia masih menjadi pertanyaanbesar.




