JAKARTA – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang penuh tantangan serta potensi bagi perekonomian Indonesia. Dari kebijakan fiskal, pembaharuan mekanisme subsidi, hingga implementasi acara strategis, semuanya menggambarkan upaya pemerintah pada menyokong pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa kebijakan yang dimaksud diterapkan pada 2024 diperkirakan memperburuk daya beli penduduk kelas menengah di area 2025.
“Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) menjadi 12%, implementasi skema subsidi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), dan juga beban tambahan dari inisiatif Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi tekanan baru bagi rakyat kelas menengah,” ujar Ekonom juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, Akhir Pekan (29/12/2024).
Selain itu, kenaikan tarif barang permintaan akibat pemuaian yang digunakan berlanjut juga menjadi tantangan berat. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini dan juga menjaga stabilitas kegiatan ekonomi nasional.
Berikut adalah rangkuman perkembangan sektor ekonomi penting yang tersebut terjadi sepanjang tahun 2024:
Januari: Awal Tahun dengan UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Pemerintah membuka tahun 2024 dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, juga menguatkan daya saing investasi. Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa pada 2025, dengan beban pajak yang digunakan tambahan terstruktur namun tidaklah secara secara langsung meningkatkan daya beli.
Februari: Pengetatan Subsidi BBM
Pada Februari, pemerintah mulai mengusulkan inovasi mekanisme subsidi komponen bakar minyak (BBM). Subsidi yang tersebut sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi subsidi tambahan tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tiada memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat.
Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
