BEIJING – Perusahaan induk TikTok , ByteDance yang digunakan berbasis China sedang mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang digunakan memaksanya untuk memasarkan asetnya di dalam Amerika Serikat.
Senator Demokrat Ed Markey kemudian Senator Republik Rand Paul pada hari Kamis mendesak Presiden Joe Biden untuk menunda batas waktu 19 Januari selama 90 hari bagi ByteDance untuk berjualan asetnya ke Amerika Serikat dari untuk menghadapi larangan TikTok.
Mahkamah Agung mengungkapkan pada hari Rabu bahwa mereka akan mempertimbangkan tantangan hukum terhadap TikTok serta ByteDance, dengan memohonkan perintah untuk menghentikan larangan atau penjualan.
“Mengingat masa depan undang-undang ini yang tiada menentu juga konsekuensinya terhadap kebebasan berekspresi, kami mendesak Anda untuk memicu perpanjangan 90 hari sebelum 19 Januari,” tulis para senator untuk Biden.
Para penantang mengajukan banding menghadapi putusan pengadilan yang tersebut lebih besar rendah yang menguatkan hukum tersebut. TikTok digunakan oleh sekitar 170 jt warga Amerika.
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa sebagai perusahaan TikTok mengakibatkan “ancaman keamanan nasional yang mana sangat besar juga mendalam” oleh sebab itu aksesnya ke banyak besar data pengguna Amerika, mulai dari lokasi hingga instruksi pribadi, lalu kemampuannya untuk secara diam-diam memanipulasi konten yang tersebut dilihat orang Amerika di area program tersebut.
Berdasarkan putusan tersebut, seandainya perusahaan menolak, maka TikTok akan dilarang beroperasi di area Negeri Paman Sam tersebut. Chew pada hari Hari Jumat mengungkapkan untuk staf perangkat lunak video yang dimaksud bahwa merek akan mencoba mengajukan permohonan pengadilan untuk menghentikan pemberlakuan hukum tersebut.
“Langkah kami selanjutnya adalah mengajukan putusan pengadilan menghadapi larangan tersebut, sambil mengawaitu peninjauan oleh Mahkamah Agung AS,” tulis Chew di memo untuk staf. “Meskipun berita hari ini mengecewakan, yakinlah kami akan melanjutkan perjuangan untuk melindungi kebebasan berbicara dalam media kami,” tulis Chew, seperti dilansir Global Times.
Media Amerika Serikat The Information juga melaporkan tentang janji direktur utama TikTok untuk mengakibatkan hambatan larangan yang dimaksud ke Mahkamah Agung Negeri Paman Sam serta memo internalnya terhadap staf.
