JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum lalu HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah pada menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang dikaitkan serta dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan persoalan hukum yang tersebut sudah ada lama sekali lalu berlarut-larut. Publik sudah ada mengamati tahapan drama demi drama yang dimaksud terjadi dan juga tidak ada kunjung ada satu langkah yang mana tegas atau definitif yang digunakan kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno diambil Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, Pemilihan Kepala Daerah 2024 telah terjadi usai lalu PDIP sudah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, banyak gangguan di konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif pada jalan-jalan protokol dalam Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif diadakan di area medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng juga seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum terhadap elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tidak ada membayangkan bahwa persoalan hukum ini tidak ada bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, ia berharap agar tindakan hukum seperti itu mampu dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan lalu dijalankan dengan prinsip yang baik.
