JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada tarif keinginan barang meskipun akan segera ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Kondisi Keuangan juga Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengungkapkan kebijakan yang dimaksud sebanding hanya pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol dan juga akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, sejenis semata pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meninggikan tarif Ojol bagi konsumen, yang digunakan memicu inflasi,” kata Fahmy pada waktu dihubungi, hari terakhir pekan (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang dimaksud semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu hidup publik Indonesia yang dimaksud akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif masalah kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, semata-mata omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tak otomatis mempengaruhi target perkembangan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, perkembangan dunia usaha akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, apabila ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau pertumbuhan dunia usaha mengandalkan tambahan konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian peningkatan ekonomi,” ungkap Fahmy.
