JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar sejumlah laporan yang tersebut menyampaikan jikalau banyak institusi negara yang dimaksud menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan kata-kata Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang dimaksud melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak ada netral,” kata Megawati di tayangan video yang mana diputar pada waktu jumpa pers dalam Kantor DPP PDIP, Menteng, DKI Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang disebutkan adalah bentuk urusan politik uang atau money politics yang dilaksanakan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap warga Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang disebutkan kemudian mengimbau penduduk masih teguh menghadapi preferensi urusan politik mereka itu dalam pemilihan gubernur 2024.
Megawati sempat menyinggung publik di area Ghana yang dimaksud menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan kebijakan pemerintah mereka. “Pilihlah calon kepala tempat kemudian delegasi kepala area dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang tersebut mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
