DKI Jakarta – Indonesi dan juga Norwegia setuju mengupayakan upaya sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meyakinkan badan dunia beranggotakan 193 negara itu beradaptasi juga kekal relevan dengan keadaan baru juga sesuai dengan tujuannya.
Kesepakatan itu terungkap di pertarungan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir dengan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik ketika merek mendiskusikan Prakarsa UN80 oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.
Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI ke Jakarta, Jumat, di perjumpaan tersebut, keduanya memandang penting adanya dukungan lintas-regional bagi reformasi sistem PBB dan juga multilateral yang mana ambisius.
Keduanya juga setuju bahwa sistem multilateral yang digunakan berfungsi dengan baik lalu tatanan bumi yang dimaksud dibangun berdasarkan hukum internasional sangat penting, khususnya di konteks geopolitik ketika ini.
Indonesia dan juga Norwegia pun menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Piagam PBB, hukum internasional, juga prinsip kemudian tujuan PBB.
Prakarsa UN80, yang diresmikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada Maret 2025, bertujuan untuk mengatasi tantangan keuangan PBB juga meningkatkan relevansinya di abad ke-21.
Prakarsa itu diperkenalkan untuk mengatasi hambatan struktural, meninjau mandat yang dimaksud ada, menyelaraskan kembali program-program pada sistem PBB, juga menjamin badan dunia itu memberikan pelayanan yang mana tambahan baik terhadap warga yang bergantung padanya.
Disebut Prakarsa UN80 sebab prakarsa yang disebutkan dirilis bertepatan dengan ulang tahun PBB yang dimaksud ke-80.
Artikel ini disadur dari RI, Norwegia sepakat dukung upaya reformasi sistem PBB
