JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk terlibat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, diperkenalkan pupuk menjadi penting pada menyokong produksi, juga mengupayakan produktivitas flora pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras dan juga pertambahan total penduduk. Berdasarkan data yang digunakan dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keperluan beras mencapai 37,9 jt ton dengan total penduduk 324 jt orang. Saat ini, jumlah agregat penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan keperluan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan di lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan banyak strategi untuk menjamin ketersediaan juga keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam memverifikasi perihal ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah lama menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan juga kedudukan stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan lalu menjadi pengembangan dari Pupuk Indonesia untuk meyakinkan ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada pertemuan Lumbung Pangan untuk Kemandirian, dikutipkan Hari Jumat (11/10/2024).
Sementara, mengenai permasalahan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga jual pupuk akan segera berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan nilai pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen kemudian 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang disebutkan akan segera berdampak ke penurunan produktivitas flora pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita terus-menerus menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia dapat memproduksi pupuk dengan lebih tinggi efisien, dengan lebih banyak kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pengerjaan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, dan juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan tarif pupuk tergantung pula pada nilai materi baku khususnya gas. Dalam hal ini, beliau memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang mana telah dilakukan menerapkan nilai tukar gas ekonomis USD6 per MMBTU.
Di menghadapi itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidak ada dapat belaka dari peran satu institusi. Dia memacu setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja serupa demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidak ada sanggup satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
