JAKARTA – Kamar Dagang lalu Industri ( Kadin ) Indonesia akan merancang sistem pendataan pekerja migran Indonesia (PMI). Sistem ini bertujuan mempermudah pemerintah memantau keberadaan PMI pada setiap negara penempatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, dengan pendataan kemudian monitoring lewat perangkat digital, pemerintah akan cepat mengetahui kesulitan aktual dan juga memberikan proteksi optimal.
“Selama ada sinyal, keberadaan PMI akan mudah dipantau lewat perangkat digital,” kata Anindya pada siaran pers, diambil Akhir Pekan (16/3).
Anindya menyampaikan, pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar (Kedubes), akan melakukan penanganan segera. Diharapkan, sistem digital ini meningkatkan pemeliharaan PMI. PMI diharapkan memanfaatkan sistem digital yang disiapkan pemerintah.
Untuk melindungi PMI non-prosedural, teristimewa di area Arab Saudi kemudian Malaysia, Kadin Indonesia membantu rencana pemerintah mengakhiri moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi dan juga melakukan pemutihan. Dalam pelaksanaan pemeliharaan PMI, Kadin Indonesia akan mendirikan sistem pendataan PMI.
Sistem ini memudahkan pemerintah, KP2MI, dan juga Perwakilan RI memonitor status kemudian keberadaan PMI di tempat negara penempatan. Upaya ini diadakan melalui diplomasi chamber to chamber, kolaborasi dengan Diaspora Indonesia, agency/syirkah, lalu komunitas PMI.
“Nasib mantan PMI juga menjadi perhatian Kadin Indonesia,” imbuh Anindya.
Adapun, Kadin Indonesia akan menyusun kegiatan pemberdayaan dan juga kewirausahaan. Selain berbagi pengalaman, mantan PMI bisa jadi kembali bekerja di dalam negara lain dengan pendapatan lebih lanjut tinggi. Proyek ini melibatkan anggota Kadin Indonesia untuk akses pelatihan, permodalan, juga pemasaran.
Terkait optimalisasi remitansi PMI, yang dimaksud rata-rata USD10 miliar per tahun, Kadin mempunyai roadmap untuk menjadikan penempatan PMI sebagai lapangan usaha ekspor jasa. Hal ini memperkuat target pertumbuhan perekonomian nasional 8 persen.
