Ibukota – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting di sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet mempunyai peran strategis pada pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, dan juga pengembangan program-program yang berdampak segera pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat tinggi negara yang tersebut diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang dimaksud bertanggung jawab pada mengatur kementerian yang tersebut dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang lalu tugas masing-masing, juga melaksanakan program-program yang digunakan sesuai dengan visi juga misi pemerintah.
Selain itu, menteri miliki peran di pengambilan tindakan lalu pelaporan terhadap presiden mengenai pelaksanaan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum juga ketentuan pembentukan menteri di Undang-Undang ke Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri dan juga diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu di menjalankan pemerintahan. Ini adalah menegaskan kewenangan presiden di mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan segera oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, serta fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan bentuk organisasi kementerian juga mekanisme pembentukan dan juga pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri pada Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri dilaksanakan secara segera oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang digunakan diatur pada beraneka pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, teristimewa di Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, pada negeri, lalu pertahanan, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Tanah Air Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) juga ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi serta efektivitas
- Cakupan tugas lalu proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, kemudian keterpaduan pelaksanaan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi lalu koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, serta Pasal 14 paling berbagai 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 12, Pasal 13, kemudian Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
