JAKARTA – Pelayanan Rumah Sakit (RS) VIP termasuk di jasa mewah sehingga akan dikenakan PPN 12% mulai 1 Januari 2025, mendatang. Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin menilai, idealnya RS VIP itu tidaklah kena PPN 12%, dikarenakan penyediaan fasikitas pelayanan kemampuan fisik itu merupakan tugas negara.
“Idealnya sih gak kena ya (PPN 12%), lantaran kebugaran itukan bagian dari tugas negara di hal pelayanan publik,” tutur Zainul pada waktu dihubungi, Rabu (18/12/2024).
Zainul menegaskan bahwa fungsi RS itu lebih tinggi ke pelayanan masyarakat daripada mencari provit. Ia pun meyakini, banyak pasien memilih kamar VIP bukanlah untuk bermewah-mewahan.
“Soal orang memilih kamar VIP, untuk hari ini tidak berarti beliau sedang bermewah-mewahan, tapi seringkali sebab kelas standart di tempat RS penuh serta harus antri cukup lama. Sementara pasien harus segera mendapatkan tindakan,” tutur Zainul.
Untuk itu, politisi PKB ini pun mempertanyakan pengenaan PPN 12% untuk kamar VIP RS. “Masak kamar VIP RS disamakan dengan barang mewah?” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan PPN 12% berlaku untuk rumah sakit kelas VIP serta jasa institusi belajar internasional.
Menurut Sri Mulyani, PPN 12% akan dikenakan pada barang-barang yang dikategorikan mewah, seperti RS kelas VIP serta sekolah internasional yang tersebut berbayar mahal. Namun, barang-barang dan juga jasa yang dimaksud penting untuk keberadaan sehari-hari, seperti beras, daging, sayur, transportasi, dan juga kesehatan, tetap saja akan dibebaskan dari PPN.
“Agar azas gotong royong di area mana PPN 12% dikenakan bagi barang yang tersebut dikategorikan mewah maka kita akan sisir untuk kelompok nilai barang-barang dan juga jasa yang merupakan barang jasa kategori premium yang dimaksud seperti RS kelas VIP, institusi belajar standar internasional yang digunakan berbayar mahal,” kata Menkeu Sri Mulyani pada Forum Pers Paket Kebijakan Ekonomi, Mulai Pekan (16/12/2024).
