JAKARTA – Sistem layanan kemampuan fisik pada satu dekade era pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengalami perubahan yang dimaksud pesat, khususnya pasca-Pandemi Covid-19. pemerintahan terus belajar lalu melakukan pembenahan sistem kondisi tubuh nasional sehingga tidak ada lagi bingung menghadapi gempuran pandemi pada masa depan.
Pembenahan layanan kemampuan fisik telah terjadi ada pada awal pemerintahan Jokowi, salah satunya melalui kegiatan Pemastian Aspek Kesehatan Nasional (JKN) sebagai mandatory dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Keamanan Sosial Nasional (SJSN). Sementara, Kartu Indonesia Seimbang (KIS) merupakan bagian dari acara JKN, diperuntukkan khusus bagi penduduk tidaklah mampu yang dimaksud iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
KIS yang mana diperkenalkan pada 3 November 2014 merupakan wujud acara Indonesia Optimal pada bawah Pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek ini bertujuan menjamin dan juga menegaskan rakyat kurang mampu untuk mendapat kegunaan pelayanan kemampuan fisik seperti yang dimaksud dilaksanakan melalui Garansi Aspek Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Selain itu, ada perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) termasuk Penyandang Permasalahan Kemakmuran Sosial (PMKS) serta Bayi Baru Lahir. Selanjutnya, memberikan tambahan khasiat sebagai layanan preventif, promotif, lalu deteksi dini dilaksanakan tambahan intensif serta terintegrasi.
Tenaga kondisi tubuh melakukan penanganan lanjutan pada bayi baru lahir di tempat Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUP dr. Tajuddin Chalid, Makassar, Hari Jumat (9/7/2021). Bagi ibu yang mana terdaftar pada partisipan JKN KIS/BPJS Kesejahteraan tak akan dikenakan biaya persalinan. Bayi yang dimaksud baru lahir akan terdaftar secara otomatis sebagai partisipan BPJS Kesehatan. Biaya penanganan lanjutan pada bayi pun gratis. Foto/Dok SINDOnews
Kehadiran JKN-KIS pada awal pemerintahan Jokowi tahun 2014 menghadirkan angin segar bagi pelayanan kemampuan fisik di tempat seluruh lapisan warga hingga ke pelosok Tanah Air. JKN-KIS juga menjadi titik sentral dari pelayanan kebugaran agar menegaskan seluruh warga Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan, yang tersebut lebih lanjut mengutamakan pada pencegahan daripada pengobatan. Apalagi, penduduk membutuhkan jaminan kebugaran sejak dini akibat tak tahu kapan akan mengalami sakit.
Dari data Badan Penyelenggara Pemastian Sosial (BPJS) Kesejahteraan sebagai badan pelaksana JKN-KIS, per 1 September 2024 total kepesertaan JKN telah lama mencapai 98,67% atau 277.000.312 jiwa. Sementara, data distribusi KIS per Desember 2023 sebanyak 115.032.415 jiwa. Angka cakupan jaminan kemampuan fisik ditargetkan terus bertambah hingga mencapai 100 persen. Artinya, seluruh penduduk Indonesia akan mendapat jaminan kesehatan.
Selain itu, pada waktu ini BPJS Kesejahteraan juga telah terjadi bekerja identik dengan 23.295 Fasilitas Aspek Kesehatan Taraf Pertama (FKTP) kemudian 3.140 Fasilitas Kesejahteraan Rujukan Derajat Lanjutan (FKRTL) dalam seluruh Indonesia. Dengan begitu, penduduk akan semakin mudah untuk mengakses layanan kesehatan.
