SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta daya saing sektor ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di dalam Singapura. Danantara akan mengurus aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum lalu Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, prospek risiko yang digunakan mampu muncul, khususnya apabila meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis perekonomian 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menyebabkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam persoalan hukum BLBI, kita mengamati bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan lalu intervensi urusan politik yang mana kuat. Jika Danantara tak dikelola dengan transparansi lalu akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario mirip terjadi,” ujar Hardjuno di tempat Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang dimaksud terdampak krisis. Sayangnya, dana yang disebutkan berbagai yang tidaklah kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir juga konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario mirip dapat terjadi pada Danantara jikalau tidak ada ada mekanisme yang mana jelas di pengelolaan dan juga pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di tempat Singapura dan juga Khazanah dalam Negara Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan serta independen dapat mengupayakan ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaya dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi urusan politik dan juga kurangnya pengawasan, holding pembangunan ekonomi negara justru mampu menjadi beban ekonomi yang dimaksud berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk membiayai kegiatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini diadakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan rakyat pada luar penerima kegunaan MBG bisa jadi terancam.
“Perlu kajian lebih banyak pada terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, lalu infrastruktur. Jangan sampai demi satu inisiatif unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
