India Larang Pegawai eksekutif Gunakan Teknologi AI DeepSeek lalu Pengolah Bahasa Alami GPT
LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Pengolah Bahasa Alami GPT juga DeepSeek ketika berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari kemungkinan kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data pada pengaplikasian AI. Tidak cuma India, beberapa negara lain seperti Australia juga Italia juga telah lama memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek akibat ketidakjelasan di cara media yang disebutkan mengurus data pengguna.
Dalam surat edaran yang mana dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan alat Kecerdasan Buatan di dalam komputer juga perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Kecerdasan Buatan kemudian program Teknologi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, juga lainnya) di dalam komputer serta perangkat kantor menyebabkan risiko terhadap kerahasiaan data lalu dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, dikutipkan dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya saja berlaku untuk perangkat yang digunakan digunakan pada pekerjaan resmi di dalam kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sejenis akan diterapkan dalam kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul pada berada dalam kunjungan pimpinan OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global di regulasi AI, di area mana pemerintah berupaya menyeimbangkan kegunaan teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Artificial Intelligence di dalam sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pemeliharaan data tetap saja menjadi prioritas utama bagi pemerintah di tempat era digital ini.
