Dukung Pembangunan yang dimaksud Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
JAKARTA – Kemenko PMK bersatu TNP2K mengadakan pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan pada pembangunan desa. Pembinaan yang disebutkan merupakan bagian dari Proyek Perkuatan Pemerintahan serta Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan serta Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang tersebut dijalankan di tempat Ibukota pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tempat desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di dalam delapan kabupaten, pada antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, dan juga Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang dimaksud dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi pada P3PD, penerima kegiatan pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Ukuran Desa Membangun (IDM), juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan menghimpun informasi terkait kebijakan atau acara pemberdayaan perempuan, tantangan, serta strategi implementasinya, peran pemerintah wilayah kemudian desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk membantu pemberdayaan perempuan di tempat tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang dimaksud dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau kegiatan yang tersebut lebih lanjut tajam juga relevan di area tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD dalam Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di area Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK serta Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan dan juga Manajemen Pascabencana Merry Efriana, dan juga perwakilan dari Kementerian Desa kemudian Pembangunan Daerah Tertinggal, lalu Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian juga lembaga ini dapat menguatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam desa-desa seluruh Indonesia, menggalang pembangunan yang dimaksud inklusif lalu berkeadilan gender.
