JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana perkembangan merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu dilaksanakan di rangka mengatasi ketimpangan wilayah di area Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan penyelenggaraan yang tersebut merata juga berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya pada Papua.
Deputi Area Pengembangunan Lokal Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi kemudian sinkronisasi berbagai inisiatif pemerintah untuk memverifikasi setiap warga negara memiliki hak yang tersebut sejenis berhadapan dengan pembangunan.
Sejak awal RPJMN dalam 2014, pemerintah sudah pernah menekankan pada penyelenggaraan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita mengawasi adanya ketimpangan antara wilayah timur juga barat. Semua berhak menghadapi pembangunan yang tersebut merata lalu berkeadilan,” kata beliau pada Diskusi Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Hari Senin (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan juga dukungan untuk ekonomi lokal, di dalam mana dampaknya dapat dirasakan dengan segera oleh masyarakat.
Penguraian Papua melalui RIPPP kemudian RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang digunakan berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi penyelenggaraan yang dimaksud detail di rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang digunakan akan datang disusun Bappenas guna melakukan konfirmasi keberlanjutan konstruksi Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan tetap memperlihatkan mengedepankan pembangunan infrastruktur, pengolahan industri, juga pemberdayaan warga lokal.
