Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memfasilitasi 4.100 barcode produk UMKM untuk memperluas peluang pemasaran melalui jaringan ritel modern. Program yang disampaikan dalam Pangan Nusa Expo 2026 pada 15 Oktober 2026 ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapan pelaku Bisnis menghadapi sistem perdagangan yang semakin terintegrasi secara digital. Barcode membantu proses identifikasi produk, pencatatan transaksi, serta pengelolaan persediaan secara lebih terstruktur. Meski demikian, kepemilikan barcode bukan satu-satunya persyaratan memasuki pasar modern karena kualitas, legalitas, kemasan, dan kemampuan pasokan tetap menjadi pertimbangan utama peritel.
Kolaborasi Pemerintah dan Peritel untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM
Kementerian Perdagangan bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia menghadirkan dukungan identifikasi terhadap 4.100 SKU bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaksanaan program ini berlangsung dalam Pangan Nusa Expo 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 15 Oktober 2026. Program penguatan identitas produk tersebut diarahkan untuk mempermudah integrasi produk UMKM ke sistem perdagangan modern. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, Kemendag dan mitra sektor perdagangan berupaya memperkuat daya saing produk dalam negeri.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan menekankan manfaat standardisasi identitas barang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, kode identifikasi mempermudah pengaturan informasi dan transaksi. Sebanyak 4.100 barcode yang difasilitasi menjangkau sejumlah kategori produk, termasuk barang konsumsi, produk kesehatan dan kecantikan, hasil kerajinan, maupun kebutuhan domestik. Cakupan sektor yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa standardisasi identitas produk relevan bagi banyak usaha.
Peran Barcode dalam Mempermudah Produk UMKM Memasuki Ritel Modern
Barcode merupakan sarana identifikasi produk yang dapat dibaca menggunakan perangkat pemindai. Pada kegiatan perdagangan di supermarket, kode tersebut terhubung dengan data produk. Keterangan yang muncul setelah pemindaian dapat mencakup nama produk, harga jual, dan informasi persediaan sesuai basis data masing-masing toko. Keberadaan barcode mendukung pengelolaan operasional yang lebih teratur. Dengan demikian, proses administrasi barang dapat berlangsung lebih sistematis.
Tidak terbatas pada pencatatan pembelian, barcode juga mendukung pengelolaan stok. Ketika barang diterima gudang, petugas dapat menggunakan pemindaian untuk mengenali produk. Selanjutnya, informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau pergerakan barang. Namun demikian, barcode tidak dengan sendirinya mencatat seluruh riwayat distribusi. Manfaatnya bergantung pada pengelolaan informasi produk yang akurat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pengusaha harus mengelola identitas produk secara benar agar perbedaan catatan stok dapat dikurangi.
Cara Mengelola Identitas Barang dengan Standar yang Tepat
Ketika mempersiapkan produk untuk perdagangan modern, pemilik usaha sebaiknya mengenali fungsi masing-masing antara penomoran inventaris internal serta nomor produk terstandar. Kode SKU dalam administrasi gudang digunakan sebagai kode internal dalam pencatatan persediaan. Sementara itu, identitas produk GS1 seperti GTIN membantu menyamakan identitas barang dalam jaringan distribusi. Nomor identifikasi tersebut dapat direpresentasikan dalam simbol barcode. Pengetahuan mengenai dua sistem tersebut berguna ketika menyiapkan administrasi untuk peritel.
Setiap variasi produk yang memerlukan identitas tersendiri harus mengikuti aturan penomoran yang berlaku. Sebagai ilustrasi, minuman dengan kemasan 250 mililiter dan 500 mililiter biasanya dicatat menggunakan nomor produk masing-masing. Perbedaan ukuran menjadi unsur penting dalam administrasi perdagangan. Oleh karena itu, pengusaha perlu menyusun daftar seluruh variasi produk. Pengelolaan identitas yang konsisten dapat mempermudah pencocokan informasi produk.
Langkah Mempersiapkan Kualitas dan Legalitas Produk Lokal
Penggunaan nomor identifikasi produk merupakan salah satu unsur kesiapan produk, tetapi tidak otomatis membuat produk langsung masuk supermarket. Pengelola supermarket dan toko modern dapat memiliki persyaratan tambahan terkait mutu produk, kelengkapan izin, tampilan kemasan, serta konsistensi distribusi. Untuk usaha makanan dan minuman, kewajiban label dan keamanan produk perlu dipenuhi berdasarkan jenis barang. Persyaratan jaminan produk halal juga harus ditinjau berdasarkan kategori usaha dan produk. Melalui kesiapan produk secara menyeluruh, UMKM memiliki dasar lebih kuat untuk mengajukan kerja sama.
Di luar persyaratan legalitas, kemampuan memasok barang harus dievaluasi. Mitra distribusi biasanya mempertimbangkan keandalan pengiriman agar kebutuhan konsumen dapat dilayani secara konsisten. Untuk ilustrasi, usaha kecil yang menghasilkan sekitar 500 barang dalam sebulan harus memperhitungkan jumlah pesanan berdasarkan ketersediaan produksi. Perhitungan biaya distribusi, ketentuan pelunasan dari mitra, serta potensi barang tidak terjual perlu diperiksa sebelum menerima penawaran. Pengelolaan kapasitas dan biaya mendukung hubungan perdagangan yang lebih berkelanjutan.
Strategi Memanfaatkan Fasilitasi Barcode untuk Pertumbuhan Bisnis Lokal
Program dukungan identitas terhadap 4.100 SKU mendukung kesiapan UMKM dalam jaringan distribusi. Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah mendorong peningkatan kemampuan produsen dalam negeri melalui kolaborasi antara pemerintah, peritel, dan pelaku usaha. Berdasarkan tujuan kerja sama tersebut, identitas produk membantu memperlancar kesiapan distribusi. Walaupun fasilitas tersebut bernilai positif, 4.100 kode produk bukan berarti 4.100 perusahaan memperoleh bantuan. Satu produsen dapat mempunyai sejumlah variasi produk, sehingga interpretasi capaian program harus mengikuti satuan yang digunakan.
Langkah mendukung distribusi UMKM juga dikembangkan lewat penjajakan kemitraan bersama peritel. Selama pelaksanaan program pada 2025 dan 2026, Kemendag melaporkan fasilitasi business matching bagi kurang lebih 932 pelaku UMKM. Pertemuan antara pengusaha dan peritel membantu pelaku usaha mempresentasikan produknya. Berbagai pengelola perdagangan modern seperti Metro Department Store, AEON Indonesia, serta Hero Supermarket termasuk dalam ekosistem kerja sama yang dilaporkan. Kendati demikian, partisipasi dalam pertemuan bisnis bukan jaminan kontrak penjualan. Pelaku Bisnis tetap perlu menyiapkan penawaran kompetitif.
Peluang Pengembangan Bisnis UMKM melalui Standardisasi Identitas Produk
Sinergi pemerintah dan asosiasi peritel dalam menyediakan fasilitas barcode bagi berbagai produk lokal membuka kesempatan penguatan daya saing usaha dalam negeri. Melalui penggunaan barcode berstandar, pengelolaan barang dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan ritel. Walaupun fasilitas tersebut memberikan manfaat, peluang masuk ritel modern tetap bergantung pada kesiapan menyeluruh. Kualitas, legalitas, kemasan, dan kesinambungan pasokan harus memperoleh perhatian dalam pengembangan usaha. Dalam pengelolaan usaha lokal, fasilitasi ini dapat dijadikan momentum memperbaiki tata kelola produk. Apakah standardisasi identitas produk dapat membantu usaha kecil berkembang? Anda dapat menyampaikan pendapat dan pengalaman agar diskusi semakin bermanfaat bagi pelaku usaha lainnya.
