WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana memotong lebih besar dari 90% kontrak Badan Pembangunan Internasional Negeri Paman Sam (USAID) kemudian total USD60 miliar pada bantuan luar negeri secara keseluruhan pada seluruh dunia.
AP melaporkan rencana itu pada hari Kamis (27/2/2025). Dunia Pers yang disebutkan mengutip memo internal Gedung Putih juga pengajuan pada salah satu gugatan hukum federal yang tersebut menantang rencana pemerintahan tersebut.
Segera setelahnya menjabat, Trump menangguhkan sebagian besar bantuan luar negeri Amerika Serikat sambil mengawaitu tinjauan tiga bulan untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan program, tergantung pada keselarasannya dengan tujuan “Amerika yang dimaksud utama” dari pemerintahan baru.
USAID, mekanisme utama Washington untuk mendanai proyek-proyek urusan politik pada luar negeri, sudah menemukan hibah yang disetujui senilai puluhan miliar dolar dibekukan sebagai akibatnya.
LSM juga lembaga nirlaba yang sebelumnya menerima hibah dan juga kontrak dari lembaga yang disebutkan sudah pernah mengajukan beberapa gugatan hukum terhadap Trump juga pemerintahannya, menuntut pencairan dana yang sudah dialokasikan.
Pada Rabu malam, Mahkamah Agung Amerika Serikat turun tangan pada salah satu perkara tersebut, lalu untuk sementara memblokir putusan yang mana menuntut pemerintah mencairkan miliaran dolar di bentuk hibah lalu kontrak pada berada dalam malam, menurut AP.
Pemerintah berencana menghapus 90% kontrak USAID senilai USD54 miliar, AP melaporkan, mengutip memo dan juga berkas pengadilan.
Hampir setengah dari hibah bantuan luar negeri Departemen Luar Negeri juga menghadapi pemotongan, senilai USD4,4 miliar, menurut outlet tersebut.
Para pejabat yang dimaksud dilaporkan “membersihkan pemborosan signifikan yang tersebut berasal dari penyimpangan kelembagaan selama beberapa dekade,” memo yang disebutkan dilaporkan menyatakan.
Perombakan lebih besar lanjut pada cara USAID dan juga Departemen Luar Negeri mencairkan bantuan luar negeri akan segera dijalankan “untuk menggunakan uang pembayar pajak secara bijak demi memajukan kepentingan Amerika,” tambahnya.
