Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Hari Jumat 27 Desember 2024 Waktu 21.30 Waktu Indonesia Barat dalam SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah ada ditandatangani tambahan dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan bergabung mengerek nilai tukar barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan barang-barang keinginan pokok tak kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang mana dianggap premium masih tetap memperlihatkan berjalan.
Ditambah lembaga pendidikan serta kondisi tubuh juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar perekonomian menilai penerapan PPN menjadi 12 persen pada sedang lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi pada waktu ini juga berada dalam terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai bidang Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, apabila tak ingin daya beli publik kemudian pertumbuhan sektor ekonomi makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah memperhitungkan dengan matang rencana serta dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, pertumbuhan dunia usaha akan tetap memperlihatkan terjaga dengan berbagai insentif yang tersebut disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu tentang PPN 12 persen lalu kemungkinan bisa saja ditunda atau tidak, eksklusif dalam One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Jam 21.30 WIB.
