Dibayangi Ancaman Perang Dagang Baru, Biden juga Xi Jinping Berjumpa

JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kemudian Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump di dalam Washington.
Kedua pemimpin ini hadir di rapat para kepala negara kelompok Kerjasama Kondisi Keuangan Asia Pasifik (APEC) di area Lima, Peru, yang digunakan dimulai pada hari Hari Jumat (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi rapat ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara dengan segera sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China kemudian AS, negara adidaya paling penting di dalam dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai konflik dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang pada empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai permasalahan mulai dari konflik dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih sikap China sebagai mitra dagang terbesar Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap memperlihatkan berupaya mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Ketenteraman Nasional Negeri Paman Sam Jake Sullivan mengatakan, mendekati pertemuan di area Lima, Peru, Xi juga Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih lalu perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak di periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Negeri Paman Sam tahun ini, Trump telah terjadi mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut pandangan bagaimana hubungan AS-China terus memburuk di area bawah kepemimpinan Biden kemudian apa yang mana akan terjadi di dalam bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai peperangan dagang dengan China pasca menyalahkan Beijing menghadapi praktik-praktik perdagangan yang tersebut dianggap tak adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang besar lalu menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, serta biaya rendah yang mana tidak ada adil yang dimaksud merugikan produsen AS. China pun telah lama lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang tersebut lebih besar tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% di tempat bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis lalu membalas dengan tarif yang dimaksud lebih besar tinggi pada impor AS.
Namun, mendekati akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang mana akan menyebabkan Washington mengempiskan tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berazam untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual serta juga membeli tambahan barang Amerika Serikat senilai USD200 miliar pada melawan level tahun 2017 pada akhir 2021.




