DKI Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meyakinkan bahwa pihaknya masih mengusahakan pemulangan WNI diduga korban tindakan pidana perdagangan orang (TPPO) dari Myawaddy, Myanmar, yang jumlahnya pada waktu ini terdeteksi mencapai 525 orang.
Menurut Direktur Pelindungan WNI serta BHI Kemlu RI Judha Nugraha, jumlah keseluruhan yang dimaksud adalah berdasarkan keterangan otoritas setempat juga WNI yang digunakan kemudian melaporkan keberadaan merek dalam sana.
"Informasi dari pihak Myanmar menyampaikan awalnya terdapat 395 WNI. Namun, nota resmi (terbaru) dari Myanmar menyatakan bahwa jumlah agregat WNI tercatat mencapai 525 orang, ini hitungan yang dimaksud sangat besar,” ucap Judha di taklimat pers pada Jakarta, Kamis.
Untuk mengusahakan pemulangan mereka, Judha menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand yang akan menjadi negara transit sebelum pemulangan merek ke tanah air, sebagaimana pola pemulangan sebelumnya.
Koordinasi juga dilaksanakan Kemlu RI dengan otoritas Myanmar untuk meyakinkan tidaklah ada lagi WNI yang tersebut masih terjebak pada Myawaddy, kata dia, menambahkan.
Para WNI yang disebutkan akan dibawa dari Myawaddy ke tempat Mae Sot yang dimaksud berbatasan dengan Thailand, kemudian akan menjalani proses pra-pemulangan di tempat Bangkok sebelum penerbangan pulang, ucap Direktur Kemlu RI.
Diketahui, Kemlu RI lalu otoritas terkait berhasil memulangkan 130 WNI dari Myanmar ke tanah air sepanjang Februari 2025. Pemulangan yang disebutkan berlangsung pada dua gelombang.
Dalam gelombang pemulangan pertama pada 20 Februari, sebagian 46 WNI diduga korban TPPO berhasil dipulangkan. Salah satu WNI yang pulang pada waktu itu adalah orang mantan anggota DPRD Kota Indramayu berinisial R.
Sepekan setelahnya pada 27 Februari, 84 WNI lain yang mana juga menjadi korban TPPO pada Myanmar pulang ke tanah air. Mereka terdiri dari 69 laki-laki juga 15 perempuan, termasuk tiga ibu hamil, yang semuanya pada kondisi sehat.
Menurut Judha, para WNI yang dipulangkan berasal dari sembilan provinsi, dalam antaranya Sumatra Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan juga Jakarta.
