Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Kehumaniteran Harus Zero Politik

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan di tempat Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang berbasis bergerak di area bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul pada waktu dihubungi melalui instruksi singkat, Hari Senin (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dimaksud mengumumkan “di berhadapan dengan urusan politik adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak dapat duduk bareng untuk mencari titik berada dalam menghadapi persoalan yang tersebut ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise serta kematangan mengamati persoalan ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono serta Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim sudah pernah terpilih pada Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang mana dijalankan pada Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang tersebut dilakukan dalam Hotel Sultan. Mereka saling klaim sudah mendapat dukungan dari para PMI pada daerah.
Bahkan, JK akan melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pemberitahuan Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal serta pengkhianatan.




