Ibukota Indonesia – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga negara yang penting pada sistem demokrasi Indonesia. Meski dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang MPR mempunyai kedudukan yang dimaksud sejajar dengan lembaga negara lainnya.
Perubahan ini mencerminkan perkembangan sistem pemerintahan dalam Indonesia, di mana tidak ada ada lagi pembagian lembaga besar lalu tertinggi melainkan semata-mata ada lembaga negara yang digunakan bekerja secara sejajar. Ini adalah menggambarkan semangat kesetaraan kemudian saling melengkapi di menjalankan tugas kenegaraan.
Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, anggota MPR dipilih dengan segera dari hasil pemilu. Hal itu menunjukkan bahwa MPR adalah perwakilan dari pendapat rakyat, pernyataan yang mewujudkan demokrasi pada bentuk keputusan-keputusan negara. Lembaga ini juga sudah ada memiliki kewenangan kemudian tugas yang tersebut di dalam atur oleh undang-undang.
Secara lebih lanjut rinci, wewenang kemudian tugas MPR diatur pada Pasal 4 lalu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud ketika ini telah lama diubah dengan Undang-Undang Republik Nusantara Nomor 13 Tahun 2019.
Wewenang serta tugas MPR
Berikut adalah wewenang serta tugas MPR:
Wewenang MPR:
- Mengubah kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tanah Air Tahun 1945.
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di masa jabatannya, setelahnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagai pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tiada lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Melantik Wakil Presiden berubah jadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidaklah dapat melakukan kewajibannya di masa jabatannya.
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang digunakan diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di masa jabatannya.
- Memilih Presiden dan juga Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau bukan dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon presiden kemudian delegasi presiden yang mana diusulkan oleh partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik yang tersebut pasangan calon presiden juga delegasi presidennya meraih ucapan terbanyak pertama kemudian kedua di pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Tugas MPR:
1. Memasyarakatkan ketetapan MPR
MPR mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan ketetapan yang dimaksud telah dilakukan diambil, agar masyarakat mengerti pentingnya tindakan tersebut.
2. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika
MPR bertugas untuk menyebarkan nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI), kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Mengkaji sistem ketatanegaraan
MPR berperan di mengkaji juga mengevaluasi sistem ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan UUD 1945, dan juga perbaikan sistem apabila diperlukan.
4. Menyerap aspirasi masyarakat
MPR mendengarkan dan juga mengakomodasi aspirasi dari komunitas terkait pelaksanaan Undang-Undang Dasar, untuk melakukan konfirmasi bahwa aspirasi rakyat kekal diperhatikan di pemerintahan.
Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
