JAKARTA – Revisi Undang-undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai mendesak, sebab menghindari silang sengketa antara Kementerian BUMN serta Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara alias BP Danantara ihwal pengelolaan perseroan negara.
Saat ini portofolio perusahaan pelat merah ada di area bawah Kementerian BUMN. Di sisi lain, peralihan portofolio perseroan ke BP Danantara mulai dikonsolidasikan, walaupun lembaga baru ini belum diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, agar tidak ada terjadi silang sengketa , pemerintah kemudian DPR RI segera mengubah UU BUMN.
“Kalau dalam undang-undang BUMN yang lama kan pengelola BUMN-nya di tempat Kementerian BUMN kemudian ownership atau kepemilikan BUMN-nya pada bawah Kementerian Keuangan,” ujar Toto terhadap MNC Portal, hari terakhir pekan (22/11/2024).
“Nah sekarang BP Danantara diberikan otonomi untuk menjalankan BUMN, berarti pasal pada Undang-undang ini yang mana juga harus direvisi ya, supaya tidak ada ada nanti silang sengketa terkait dengan pengelolaan BUMN,” paparnya.
Pada tahap awal, BP Danantara akan segera menaungi tujuh BUMN, diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Lalu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), lalu PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Bahkan ditargetkan seluruh BUMN akan dialihkan ke BP Danantara secara bertahap.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengakui bila konsep penguatan aset kemudian perusahaan perseroan yang dimaksud diusul dalam bentuk superholding. Ide ini dituangkan pada Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN.
Dalam RUU BUMN, tiada ada nama Badan Pengelola Penyertaan Modal Daya Anagata Nusantara “Kita bicara road to (jalan menuju) superholding kan waktu itu,” ujar Erick pada waktu ditemui pada gedung Kementerian BUMN, DKI Jakarta Pusat.
