JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) kegiatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan ( FLPP ) kemudian pembiayaan Tapera tahun 2025 dan juga Kepercayaan Bersama Sukseskan 3 jt rumah .
Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman mengatakan, kerjasama ini saling menguntungkan bagi masing-masing pihak akibat pembiayaan rumah miliki peluang yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional juga 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Ini merupakan bukti konkret Bank Jatim pada menggalang pemerintah untuk mensejahterakan warga Indonesia. Sehingga warga khususnya dalam wilayah Jawa Timur yang tersebut berpenghasilan rendah dapat mempunyai rumah pribadi dengan menikmati sarana pembiayaan Kepemilikan Rumah dari Bank Jatim,” ujarnya, Rabu (25/12/2024).
Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dijalankan melalui mekanisme perbankan dengan persyaratan juga ketentuan yang mana berlaku. Untuk menyalurkan Biaya Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau bukan menikmati prasarana pembiayaan dari acara pemerintah tersebut.
Busrul tentu berharap dengan adanya kegiatan pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas ekonomi rakyat dan juga Bank Jatim menjadi bank yang peduli terhadap keinginan masyarakat. “Dengan adanya inisiatif ini tentu semata kedepannya dapat membantu publik mempunyai hunian dengan biaya terjangkau,” ucapnya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.
“Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami komunikasikan bahwa dalam awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah ada dapat melaksanakan akad KPR FLPP,” ujar Heru.
Untuk itu, pihaknya mengajukan permohonan kesiapan dari para stakeholder perumahan, khususnya dari perbankan lalu pengembang untuk menegaskan bahwa unit rumah telah pada keadaan ready stock. “Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri pada rangka mempercepat realisasi FLPP untuk membantu acara 3 jt rumah,” tegas Heru.
Menurutnya, penyaluran FLPP yang disebutkan masih menggunakan skema yang dimaksud berlaku pada waktu ini yaitu dengan komposisi pendanaan dari APBN 75% dan juga perbankan 25%. Namun, ia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan pembaharuan komposisi menjadi 50% dari APBN dan juga 50% dari perbankan.
