JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan bergabung memulai pembangunan 3 jt rumah , kegiatan unggulan milik Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang digunakan menerima penugasan untuk terlibat pada proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, juga Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan substansi baku semen melalui metode pengadaan dan juga distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan penduduk mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk mendirikan model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar perekonomian sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun perkembangan 3 jt rumah diyakini tidaklah membebani industri juga keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas inisiatif pemerintah ini kan kemudian dihadiri oleh dengan adanya PMN. Saya tidak ada meninjau bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang tersebut kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter untuk MNC Portal, Hari Senin (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah telah lama menyiapkan pendanaan khusus serta dialokasikan untuk proyek pada sektor perumahan. Sehingga, tidak menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, sebagian BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang dimaksud tidaklah sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, teristimewa pada BUMN karya.
