JAKARTA – Jumlah Kabinet Prabowo Subianto juga Gibran Rakabuming Raka kabarnya akan datang sangat jauh lebih besar gemuk dari Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi)- KH Ma’ruf Amin dari 33 menjadi 46 kementerian. Salah satu usulannya adalah pembentukan Kementerian Khusus Haji dan juga Umrah.
Terkait usulan ini, banyak asosiasi stakeholder haji serta umrah mengajukan permohonan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan kajian lebih besar mendalam.
Permintaan ini disampaikan oleh Konsorsium Berkah Bersama (KBB) yang tersebut terdiri dari sebagian asosiasi pelaksana haji juga umrah yakni, Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Bersathu, dan juga Kesthuri.
Bendahara KBB Muhammad Tauhid Hamdi mengatakan, pihaknya menghormati pembentukan kabinet lalu pemilihan menteri adalah hak progratif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Namun, dengan berbagai pertimbangan maka lima asosiasi yaitu Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Kesthuri dan juga Bersathu menilai perlunya kajian yang tersebut lebih banyak mendalam menghadapi usulan pembentukan Kementerian Khusus Haji juga Umrah.
Sebab peluncuran Kementerian Haji serta Umrah akan memakan waktu yang mana lama. “Semua peraturan perundang undangan tentang haji juga umrah yang mana selama ini menjadi kewenangan Kementerian Agama harus diubah. Hal ini menyusul pembentukan Kementerian Haji kemudian Umrah. Perubahan tentunya butuh waktu bagi DPR yang tersebut baru,” ujarnya, Hari Sabtu (12/10/2024).
Sementara, proses persiapan penyelenggaraan haji oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi sekarang telah berjalan. Karena itu, akan ada banyak inovasi yang mana harus diadakan dengan pembentukan kementerian baru ini. Baik dari sisi administrasi maupun teknis penyelenggaraannya.
Muhammad Tauhid Hamdi menyarankan agar pemerintahan mendatang tambahan mempertimbangkan untuk membentuk badan nasional yang dimaksud bersifat independen. Badan ini nantinya terpisah dengan Kemenag.
“Saran saya urusan penyelenggaraan haji lalu umrah tetap saja terpisah dari Kemenag. Namun melalui Badan Nasional yang dimaksud bersifat independen serta setara dengan kementerian. Namun pada tahap awal Kemenag tetap saja terlibat sebagai bagian proses transisi agar proses musim Haji 2025 berjalan lancar,” sarannya.
Sekadar informasi, Kementerian Agama sudah ada memulai proses persiapan musim Haji 1446 H/2025 M sejak September 2024. Mengutip laman Kemenag, 16 September 2024, tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai pada acara Waktu petang Tasyakuran Penutupan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H dan juga Pemberian Kuota 1446 H di dalam Makkah pada 19 Juni 2024, atau 12 Zulhijjah 1445 H.
Saat itu, diinformasikan kuota haji 1446 H/2025 M bagi negara-negara pengirim jemaah haji. Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah haji.
