JAKARTA – Ketua Yayasan Vanita Naraya Diah Pitaloka menegaskan perempuan dalam parlemen tidak sekadar pelengkap, tetapi mempunyai kedudukan taktis pada penyusunan kebijakan, urusan politik anggaran, hingga isu ketahanan negara .
Hal itu terungkap pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Women, Peace and Security”. Dalam diskusi yang dimaksud Diah menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan pada kebijakan pemerintah anggaran.
Dia menilai, keseimbangan kekuasaan pada alokasi anggaran negara perlu dikaji dari berbagai perspektif, termasuk dari sudut pandang kelompok afirmatif seperti perempuan dan juga disabilitas.
“Hari ini masyarakat semakin sadar tentang pentingnya proporsi anggaran negara yang tersebut adil. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya representasi perempuan pada parlemen,” katanya pada Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Diah optimistis perjuangan kebijakan pemerintah perempuan setiap saat berorientasi pada keadilan. “Saya percaya perempuan punya peran sentral pada demokrasi hari ini. Semoga kita dapat terus berkolaborasi di memulai pembangunan perjuangan keadilan yang dimaksud lebih lanjut luas untuk negara ini,” ujarnya.
Anggota DPD RI Badikenita Putri Sitepu menegaskan, keterlibatan perempuan di parlemen tiada boleh semata-mata terpaku pada kuota 30 persen. Dia berpendapat, perempuan harus mengambil peran sebagai penyeimbang di pengambilan kebijakan.
“Kita harus menghilangkan mindset bahwa perempuan hanya saja diberi 30% porsi. Sebaliknya, kita harus menekankan pentingnya keseimbangan antara laki-laki lalu perempuan di politik,” ujar Badikenita.
Selain itu, Badikenita juga menekankan, perempuan di area parlemen perlu mempunyai kapasitas lalu kesiapan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pada kebijakan keamanan juga pertahanan. “Kita harus mengisi diri dengan ilmu kemudian pengalaman, sehingga ketika berhadapan dengan isu-isu besar seperti konflik atau hukum, kita mampu memberikan pandangan yang tersebut matang serta berbobot,” tegasnya.
