JAKARTA – Sebuah video menghebohkan beredar luas di dalam media sosial. Video berisikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digunakan dilaksanakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
Dalam video itu, Hasto menjelaskan, cerita ini diawali pada 7 Mei 2024 ketika hadir di pidato pemilihan raya lalu Jalan Kebudayaan yang mana disampaikan oleh Prof Sri Sulistyowati dalam Universitas Indonesia (UI). Di acara itu, Hasto mengaku bertemu dengan Novel Baswedan, Rocky Gerung, dan juga tokoh-tokoh civil society lainnya.
“Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya, ‘saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang digunakan memelopori inovasi Undang-Undang KPK yang digunakan mengkerdilkan KPK di area di upaya pemberantasan korupsi?” kata Hasto menceritakan percakapannya dengan Novel pada sebuah video yang dimaksud beredar, Hari Sabtu (22/2/2025).
Hasto mengaku memberikan jawab tegas untuk Novel ketika itu. Hasto mengatakan, apabila ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi, selalu dilimpahkan untuk PDIP dan juga Megawati Soekarnoputri. Namun, ketika ada hal-hal yang dimaksud positif terus-menerus diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan.
“Sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya ungkapkan untuk Mas Novel Baswedan bahwa saya adalah sekjen yang tersebut sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah, tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan, itu sangat salah,” ujarnya.
Dalam video itu, Hasto menyinggung ketika pertemuannya dengan Presiden Jokowi dalam Istana Merdeka menjauhi Gibran Rakabuming serta Bobby Nasution ingin mencalonkan sebagai Wali Daerah Perkotaan Solo serta Wali Daerah Perkotaan Medan. Saat itu, beliau mengungkapkan untuk Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusannya di tempat pada mencalonkan anak serta menantunya.
“Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran juga Mas Bobby sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran lalu Mas Bobby sebagai wali kota, maka otomatis beliau menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap serta berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung ketika itu,” tuturnya.
Dari situlah, Hasto mengaku merasakan bahwa pertanyaannya sangat mengusik perhatian dari Jokowi. Sebab, ia menegaskan kembali untuk Jokowi bahwa ketika Gibran lalu Bobby menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK lalu juga aparat penegak hukum yang tersebut lain.
