Sah! Anggaran Kementerian Keuangan Dipangkas Rp8,9 Billion

JAKARTA – Anggaran Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) tahun 2025 resmi dipangkas sebesar Rp8,99 triliun. Pemangkasan anggaran yang disebutkan diajukan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani serta telah terjadi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sri Mulyani mengungkap, bahwa pagu anggaran Kemenkeu yang tersebut tadinya sebesar Rp53,19 triliun dipangkas Rp8,99 triliun. Dengan begitu anggaran Kemenkeu di area tahun 2025 ini berada pada nomor Rp44,20 triliun.
“Pimpinan dan juga para anggota Dewan Komisi XI yang tersebut kami hormati, kami mohon persetujuan pagu anggaran Kemenkeu efisiensinya Rp8,99 triliun,” kata Menkeu pada Rapat Kerja dengan DPR dalam Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).
Menkeu merinci, efisiensi anggaran dilaksanakan pada lima program. Pertama adalah pada kebijakan fiskal yang mana dipotong Rp47,35 miliar dari Rp59,1 miliar, sehingga untuk kebijakan fiskal menjadi semata-mata Rp11,84 miliar.
Kemudian pengelolaan penerimaan negara dilaksanakan efisiensi sebesar Rp716 miliar menjadi Simbol Rupiah 1,67 triliun dari pagu Mata Uang Rupiah 2,38 triliun. Proyek lainnya yang digunakan terkena efisiensi adalah pengelolaan belanja negara sebesar Rp37,18 miliar dari Rp45,45 miliar menjadi Rp8,27 miliar.
Efisiensi anggaran juga berlaku bagi acara pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, juga risiko dilaksanakan efisiensi sebesar Rp137,78 miliar. Sehingga pagu yang tersebut semula sebesar Rp238,13 miliar saat ini menjadi Rp100,35 miliar.
Terakhir pemangkasan juga dilaksanakan pada kegiatan dukungan manajemen sebesar Rp8,05 triliun menjadi Rp42,21 triliun dari pagu sebesar Rp50,46 triliun.
Kendati demikian, Sri Mulyani memverifikasi program-program pemerintah yang mana melayani warga juga juga bantuan sosial tidak ada akan menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran.
“Pelayanan umum tak dikorbankan, berbagai target-target tidaklah akan kita lakukan pengurangan. Tadi untuk belanja sosial tidak ada dikurangkan serupa sekali,” tegas Menteri Sri Mulyani.
“Jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang digunakan melayani masyarakat, bantuan sosial itu semuanya telah sangat eksplisit tak dipengaruhi,” lanjutnya.




