JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, bukan ada pengurangan pegawai pada lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas oleh sebab itu adanya efisiensi dari pemerintah pusat untuk anggaran Kementerian serta Lembaga (K/L).
Hingga pada waktu ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tidak ada dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap saja menggunakan anggaran yang tersebut ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
Komitmen Erick Thohir yang dimaksud disampaikan pada rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Pelanggan Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang mana ada,” ujar Erick Thohir pada waktu raker, Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja serta insentif lain untuk pegawai belum mampu dinaikan tahun ini. “Jadi sebab kita tak bisa jadi naikkan tunjangan kinerja dan juga lain-lainnya, ya kita proteksi sarana kepegawaian,” paparnya.
Kementerian BUMN harus menghurangi pos anggaran dari beberapa jumlah acara atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun berjauhan dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang digunakan sudah ada dihitung Kementerian BUMN juga diusulkan untuk Kementerian Keuangan. “Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih besar di dalam Rp215 miliar,” ucapnya.
