JAKARTA – Efisiensi anggaran yang digunakan sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target perkembangan perekonomian 8%. pemerintahan perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja serta stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk memperkuat peningkatan ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, pada acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Kondisi Keuangan 8%: Utopis atau Realistis?”, yang dilakukan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, peningkatan kegiatan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan persyaratan adanya terobosan lalu akselerasi yang dimaksud signifikan. Untuk mencapai bilangan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur juga optimlaisasi pengelolaan inisiatif prioritas. Tak hanya sekali itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang tersebut perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang benar diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian pada penerapannya agar bukan menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidak ada ada negara yang mana dapat mencapai status negara maju apabila masih terjebak pada Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tidak ada menciptakan kerentanan terhadap perkembangan kegiatan ekonomi di tempat masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan total kementerian pada kabinet tiada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidaklah lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang dimaksud dijalankan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang dimaksud tiada memberikan khasiat secara langsung bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali pada realisasi anggaran di area beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang dilaksanakan pemerintah ini dapat berdampak pada pengusaha perusahaan yang tersebut selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang dimaksud tak berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran serta strategi pertumbuhan sektor ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan dengan keseimbangan yang tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, pada sisi lain, pemerintah juga harus menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tak menghambat acara strategis yang tersebut dapat menyokong perkembangan ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
