JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains serta Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang dimaksud dilantik hari ini pada Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto telah tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah lama melakukan langkah yang dimaksud tepat kemudian cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih tinggi berbagai lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya untuk publik, sehingga diperlukan jajaran menteri pada Kabinet Merah Putih yang dimaksud mampu menjabarkan apa yang diinginkan oleh Prabowo. Dia mengawasi konsolidasi pemerintah pada melaksanakan konstruksi berorientasi rakyat pada waktu ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan di menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang tersebut kompatibel pada arus yang tersebut deras,” kata Syahganda yang digunakan juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang mana dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden terhadap DPR juga masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, lalu dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang dimaksud melakukan demo besar-besaran mengomentari pemerintah. Padahal, hal yang disebutkan bisa saja dihindari.
Selanjutnya, Syahganda mengajukan permohonan agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo lalu merancang komunikasi yang tersebut baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi urusan politik pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang tersebut pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
