JAKARTA – Perwakilan korban penggelapan pembangunan ekonomi bodong yang digunakan diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah berkaitan dengan langkah-langkah konkret pada menggalang penyelesaian persoalan hukum pembohongan pembangunan ekonomi yang dimaksud merugikan masyarakat.
Korban berharap agar proses hukum di dalam pengadilan segera dipermudah sehingga merekan mendapatkan keadilan kemudian hak-haknya.
Melani menyebutkan pemerintah sudah pernah menunjukkan komitmen kuat pada melindungi warga dari praktik penanaman modal ilegal. Kasus penipuan modus pembangunan ekonomi bodong menjadi perhatian umum setelahnya ribuan korban melaporkan kerugian yang mana dialami akibat janji keuntungan tinggi yang mana tak terbukti.
Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi penanaman modal bodong melibatkan pengumpulan dana dari penduduk dengan skema penanaman modal palsu yang mana menjanjikan keuntungan masih pada waktu singkat.
Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang merekan investasikan.
Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan telah dilakukan membeberkan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan pelaku utama pada penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang digunakan mencuat adalah pemanfaatan dana pengguna untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah lalu pembangunan ekonomi lain.
Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum kemudian pemerintah di mempercepat proses hukum persoalan hukum tersebut.
“Kami berharap pengadilan segera memutuskan perkara ini dengan adil kemudian tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang tersebut selama ini terenggut,” katanya.
Korban meminta-minta pemerintah terus memperketat regulasi terhadap penanaman modal berbasis teknologi digital mengingat maraknya pembohongan yang dimaksud menyasar penduduk dengan iming-iming keuntungan besar.
“Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi terhadap publik agar tak mudah terjebak pada penanaman modal bodong seperti yang kami alami,” ujar Melani.
Melani dengan korban lainnya masih optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang transparan lalu adil.
