JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok kegiatan ekonomi BRICS , sebuah kelompok perekonomian negera mengalami perkembangan terdepan yang memegang peranan penting di perekonomian global yang digunakan anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, kemudian Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan banyak faedah bagi Indonesia di dalam bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai khasiat sekaligus tantangan yang dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, khususnya di bidang sektor ekonomi juga geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan kesempatan besar untuk menguatkan perdagangan serta pangsa Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses lingkungan ekonomi yang digunakan besar juga memperlancar perdagangan di area antara anggotanya,” tutur Jose pada diskusi masyarakat bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang mana dijalankan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) pada Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan sektor ekonomi BRICS yang digunakan mencapai 35% dari Barang Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih banyak tinggi dibandingkan G7 yang dimaksud hanya saja 30%. Meski demikian, beliau mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan ekonomi global yang mana ketika ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS lalu Organisasi untuk Kerja Sama kemudian Pembangunan Sektor Bisnis (OECD), yang tersebut didominasi negara-negara Barat. Indonesia telah dilakukan melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang dimaksud belum disetujui.
Dengan urusan politik luar negeri yang tersebut bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa faedah dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah kedudukan politiknya. “Jembatan ini efektif lantaran tempat kebijakan pemerintah luar negeri kita yang dimaksud bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, membantu langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia menyampaikan New Development Bank (NDB), bank konstruksi milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek konstruksi Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang mana sulit menarik minat pemodal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang berisiko tinggi bisa jadi direstrukturisasi agar lebih besar menarik bagi investor,” pungkasnya.
