NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke perangkat lunak video populer yang dimaksud akan dinonaktifkan untuk lebih besar dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk menegaskan perusahaan yang dimaksud tak dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, langkah ini muncul pasca Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari hari terakhir pekan menguatkan larangan kontroversial terhadap perangkat lunak tersebut.
Undang-undang yang mana ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan pada Kongres mengharuskan TikTok untuk mengirimkan operasinya di area Negeri Paman Sam terhadap pembeli lokal sebelum hari Hari Minggu untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden menyatakan penegakan larangan yang dimaksud akan diserahkan terhadap Presiden terpilih Donald Trump, yang digunakan dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Amerika Serikat pada waktu ini tiada memadai.
“Pernyataan yang mana dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden kemudian Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi serta jaminan yang digunakan diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih besar dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang disebutkan tidaklah akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menghentikan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok pada sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tiada secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tidaklah akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang dimaksud diajukan pemilik aplikasi, yang tersebut berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang disebutkan berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan menghentikan layanannya hari Mingguan ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan jikalau Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang dimaksud tiada akan dihukum sebab melanggar larangan tersebut.
