JAKARTA – Pakar Kepemiluan Titi Anggraini menganggap, sejatinya tidaklah ada argumentasi hukum yang tersebut baru di putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
Menurutnya, putusan yang dimaksud hanya sekali mencermati secara saksama dinamika dan juga keperluan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa pada waktu ini merupakan waktu yang mana tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.
“Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang dimaksud diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih,” ungkapnya, Hari Sabtu (4/1/2025).
“Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi jumlah agregat calon yang digunakan mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih lalu berakibat terjadi polarasisasi di area tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang dimaksud bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, juga mengandung ketidakadilan yang intolerable,” imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang dimaksud diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri serta dirayakan semua pihak.
Oleh akibat itu, partai urusan politik diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
“Namun, terlebih dahulu partai harus menegaskan partai urusan politik mereka bisa saja lolos menjadi perserta pilpres pada Pemilihan Umum 2029 mendatang,” ujarnya.
