JAKARTA – Pada Oktober 2024, empat negara utama di tempat Asia Tenggara sudah pernah menjadi mitra BRICS . Lantas mengapa Thailand, Malaysia, Indonesia, serta Vietnam menempatkan diri merek pada jalur keanggotaan?
Apa itu BRICS?
BRICS didirikan pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan juga Afrika Selatan kemudian dipandang sebagai kelompok sektor ekonomi berprogres yang tersebut bekerja sejenis untuk meningkatkan kekuatan hubungan sektor ekonomi serta membatasi pengaruh Negeri Paman Sam pada sistem keuangan juga perdagangan global.
Pada 2023, BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotaan dengan mengundang Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, serta Arab Saudi untuk bergabung. Dengan sebagian besar dari mereka itu bergabung kecuali Argentina lalu Arab Saudi, BRICS sekarang menjadi kelompok dengan sembilan anggota resmi.
Menyitir dari Australian Institute of International Affairs, secara total, sektor ekonomi anggota ini menyumbang sekitar 28% dari sektor ekonomi global, yang tersebut setara dengan lebih tinggi dari USD28,5 triliun. Pada Pertemuan Derajat Tinggi (KTT) BRICS yang mana diselenggarakan di area Kazan, Rusia, 13 negara ditambahkan sebagai negara mitra termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, juga Vietnam. Sebagai mitra, negara-negara Asia Tenggara ini dapat meningkatkan kerja sebanding lebih tinggi lanjut dengan anggota BRICS menuju anggota resmi BRICS.
Efek Trump
Terjepit pada persaingan kekuatan besar, sebagian besar negara Asia Tenggara rutin memilih untuk mengambil sikap netral “hedging” antara Amerika Serikat juga China. Namun, ketidakpastian era Trump kemungkinan besar mengubah perhitungan negara-negara Asean. Jamil Ghani dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berpendapat bahwa kepemimpinan Trump 2.0 ini dapat menggerakkan negara-negara Asia Tenggara untuk menjajaki hubungan yang tersebut lebih banyak dekat dengan BRICS, didorong oleh kegelisahan melawan kebijakan ekonomi AS.
Kekhawatiran ini termasuk ketidakhadiran Washington dari perjanjian perdagangan multilateral seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership kemudian Wilayah Comprehensive Economic Partnership, dan juga kebijakan proteksionis Trump, yang digunakan ditetapkan selama masa jabatan pertamanya terhadap negara-negara lain yang tersebut miliki defisit perdagangan dengan AS, bahkan apabila mereka adalah sekutu Amerika.
Perhitungan Strategis
